Survey PPH Konsumsi Untuk Rumuskan Program Pangan dan Gizi Tahun 2017

Survey PPH Konsumsi Untuk Rumuskan Program Pangan dan Gizi Tahun 2017

Madiun - Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu faktor penting bagi bangsa Indonesia di percaturan global. Untuk menyusun kebijakkan dan perencanaan pembangunan dibidang pangan dan gizi yang tepat ditingkat wilayah, maka diperlukan informasi yang akurat dengan cara melakukan survey diwilayah. Karena, berdasarkan pemahaman itu, diperlukan pengumpulan, pengolahan  dsn analisis data pola konsumsi pangan yang sistematis dan berkesinambungan.

Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun melakukan survey pola konsumsi untuk mengetahui Pola Pangan Harapan (PPH) di 27 desa di 9 kecamatan. Survey ini menyasar pada wilayah perikanan, pertanian dan wilayah perkotaan dengan menggandeng 27 PPL. "Per desa minimal 10 responden yang kita survey, dan ini dilakukan selama satu bulan," ungkap Lilin Syarifah Anniesah, Kadin Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun saat membuka kegiatan survey di ruang graha Karang Wungu Pemkab Madiun.

Tujuan utama Survey ini untuk mendapatkan informasi yang tepat untuk memahami situasi dan permasalahan sistem pangan diwilayah sekaligus nantinya. "Sebenarnya, sensus merupakan langkah bagus dalam mecapai akurasi pengumpulan data dari sudut keterwakilan, namun karena sensus membutuhkan biaya yang besar maka survey dianggap merupakan alternatif terbaik," lanjutnya.

Setelah nantinya survey usai dilakukan, data yang masuk akan dimasukan dalam aplikasi satu per satu untuk diolah. "Ini agenda tahunan, untuk mengetahui kondisi masyarakat agar kebijakan Pemerintah Daerah tidak salah dalam menentukan PPH," tegasnya.

Lilin Syariefah Anniesah berharap, dengan adanya survey ini maka ketersediaan data karakteristik demografi, ekonomi, agroekologi serta pola konsumsi pangan masyarakat untuk wilayah desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten bisa diketahui. "Survey ini bisa menjadi acuan target penyediaan oangan diwilayah Kabupaten Madiun," pungkasnya. (Gg)

Madiun - Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu faktor penting bagi bangsa Indonesia di percaturan global. Untuk menyusun kebijakkan dan perencanaan pembangunan dibidang pangan dan gizi yang tepat ditingkat wilayah, maka diperlukan informasi yang akurat dengan cara melakukan survey diwilayah. Karena, berdasarkan pemahaman itu, diperlukan pengumpulan, pengolahan  dsn analisis data pola konsumsi pangan yang sistematis dan berkesinambungan.

Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun melakukan survey pola konsumsi untuk mengetahui Pola Pangan Harapan (PPH) di 27 desa di 9 kecamatan. Survey ini menyasar pada wilayah perikanan, pertanian dan wilayah perkotaan dengan menggandeng 27 PPL. "Per desa minimal 10 responden yang kita survey, dan ini dilakukan selama satu bulan," ungkap Lilin Syarifah Anniesah, Kadin Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun saat membuka kegiatan survey di ruang graha Karang Wungu Pemkab Madiun.

Tujuan utama Survey ini untuk mendapatkan informasi yang tepat untuk memahami situasi dan permasalahan sistem pangan diwilayah sekaligus nantinya. "Sebenarnya, sensus merupakan langkah bagus dalam mecapai akurasi pengumpulan data dari sudut keterwakilan, namun karena sensus membutuhkan biaya yang besar maka survey dianggap merupakan alternatif terbaik," lanjutnya.

Setelah nantinya survey usai dilakukan, data yang masuk akan dimasukan dalam aplikasi satu per satu untuk diolah. "Ini agenda tahunan, untuk mengetahui kondisi masyarakat agar kebijakan Pemerintah Daerah tidak salah dalam menentukan PPH," tegasnya.

Lilin Syariefah Anniesah berharap, dengan adanya survey ini maka ketersediaan data karakteristik demografi, ekonomi, agroekologi serta pola konsumsi pangan masyarakat untuk wilayah desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten bisa diketahui. "Survey ini bisa menjadi acuan target penyediaan oangan diwilayah Kabupaten Madiun," pungkasnya. (Gg)

Dihimbau, Tidak Ada Lagi Gratifikasi Dilingkup Pemkot Madiun

Dihimbau, Tidak Ada Lagi Gratifikasi Dilingkup Pemkot Madiun

Madiun Kota - Forum Koordinasi Kehumasan dan Jumpa Pers dalam rangka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun di Gedung Diklat, Senin (18/9/17).

Acara ini dihadiri oleh Walikota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, Jajaran OPD, Kepala BUMD, Lurah dan Insan Pers Kota Madiun.

Menurut Kadin Kominfo Kota Madiun, kegiatan ini diadakan dalam rangka sinergitas antara Pemerintah Kota Madiun dengan insan Pers agar Kita Madiun lebih maju dan sejahtera

Sementara, Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto mengatakan bahwa tidak ada lagi gratifikasi di jajaran Pemerintah Kota Madiun sesuau dengan Perwali No 27 tahun 2016. "Saya mengingatkan diri sendiri, ASN saya dan siapapun, yang menerima gaji maupun mengambil sesuatu keuntungan dari APBD," ujarnya.

Dilanjutkan, Pemerintah Kota Madiun sudah berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Terkait dengan masih adanya indikasi gratifikasi, Walikota Madiun menegaskan dirinya tidak akan menerima gratifikasi. "Saya tidak menyuruh maupun menerima barang yang diberikan oleh penyedia barang dan jasa," tegasnya.

Walikota Madiun memberikan warning bagi Kepala OPD agar tidak macam-macam, karena Walikota Madiun masih mendengar informasi adanya OPD yang nakal. "Silahkan rekam dan sampaikan ke saya, pasti akan saya mutasi dan saya stafkan dia," lanjutnya 

Diminta, penyedia barang dan jasa tidak usah khawatir kalau sudah mengikuti aturan yang berlaku. Tata kelola pemerintah harus transparan dan tidak boleh slintutan. "Dengan berperilaku yang baik adalah dengan melayani, karena kita ini pelayan masyarakat," kata Walikota Madiun.

Diminta, OPD Kota Madiun bisa mempelajari UU No. 31 Tahun 1999 tetang pemberantasan tindak pidana korupsi agar tahu batasan kinerja agar tidak tersandung kasus korupsi. "Mari kita mulai bekerja sesuai dengan aturan, kerja yang ikhlas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing," oungkasnya. (Gg)

Madiun Kota - Forum Koordinasi Kehumasan dan Jumpa Pers dalam rangka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun di Gedung Diklat, Senin (18/9/17).

Acara ini dihadiri oleh Walikota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, Jajaran OPD, Kepala BUMD, Lurah dan Insan Pers Kota Madiun.

Menurut Kadin Kominfo Kota Madiun, kegiatan ini diadakan dalam rangka sinergitas antara Pemerintah Kota Madiun dengan insan Pers agar Kita Madiun lebih maju dan sejahtera

Sementara, Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto mengatakan bahwa tidak ada lagi gratifikasi di jajaran Pemerintah Kota Madiun sesuau dengan Perwali No 27 tahun 2016. "Saya mengingatkan diri sendiri, ASN saya dan siapapun, yang menerima gaji maupun mengambil sesuatu keuntungan dari APBD," ujarnya.

Dilanjutkan, Pemerintah Kota Madiun sudah berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Terkait dengan masih adanya indikasi gratifikasi, Walikota Madiun menegaskan dirinya tidak akan menerima gratifikasi. "Saya tidak menyuruh maupun menerima barang yang diberikan oleh penyedia barang dan jasa," tegasnya.

Walikota Madiun memberikan warning bagi Kepala OPD agar tidak macam-macam, karena Walikota Madiun masih mendengar informasi adanya OPD yang nakal. "Silahkan rekam dan sampaikan ke saya, pasti akan saya mutasi dan saya stafkan dia," lanjutnya 

Diminta, penyedia barang dan jasa tidak usah khawatir kalau sudah mengikuti aturan yang berlaku. Tata kelola pemerintah harus transparan dan tidak boleh slintutan. "Dengan berperilaku yang baik adalah dengan melayani, karena kita ini pelayan masyarakat," kata Walikota Madiun.

Diminta, OPD Kota Madiun bisa mempelajari UU No. 31 Tahun 1999 tetang pemberantasan tindak pidana korupsi agar tahu batasan kinerja agar tidak tersandung kasus korupsi. "Mari kita mulai bekerja sesuai dengan aturan, kerja yang ikhlas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing," oungkasnya. (Gg)

Pemkot Madiun Gelar Lomba Green And Clean Sebagai Wujud Peduli Lingkungan

Pemkot Madiun Gelar Lomba Green And Clean Sebagai Wujud Peduli Lingkungan

Kota Madiun - Salah satu program dari Pemerintah Kota Madiun yang bersentuhan dengan lingkungan adalah Green And Clean. Untuk mewujudkan hal ini maka Pemerintah Kota Madiun mengadakan lomba di tingkat Kecamatan.

Lomba ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Madiun yang bersih dan sehat di semua tingkat mulai dari tingkat Keluarga, Kelurahan, Kecamatan maupun Satker dan Swasta. Selain itu program Go Green and Clean ini adalah upaya mempertahankan Kota Madiun sebagai penyandang Adipura setiap tahun.

Saat ditemui dikantor Dinas Lingkungan Hidup, Agus Hariyanto, Kabid Penataan, Kualitas Lingkungan Hidup menjelaskan, program ini dilaksanakan agar masyarakat Kora Madiun menjadi terbiasa dengan hidup bersih dengan memperhatikan lingkungannya agar senantiasan hijau dan sehat. "Melalui program Green and Clean ini Pemerinrah Kota Madiun ingin menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih," ujarnya.

Disatu sisi, Pemerintah Kota Madiun juga ingin menumbuh kembangkan rasa peduli terhadap lingkungan dengan jalan mengajak 1 orang untuk menanam 25 pohon dan memupuk rasa dan semangat gotong royong. "Ini juga merupakan program dari Bapak Walikota Madiun," lanjutnya.

Diketahui, lomba Green and Clean ini telah dilaksanakan di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Taman, Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo ada enam indikator yang diperhatikan dalam penilaian tim. Indikator pertama adalah tertib administrasi kantor dengan nilai skor mencapai 10 persen. Hal-hal yang diperhatikan dalam indikator tersebut antara lain, tata kearsipan serta administrasi kelurahan, LPMK, dan PKK. 

Kemudian indikator kedua, penghijauan, keindahan, dan kebersihan kantor dengan nilai skor mencapai 10 persen. Lalu indikator ketiga penghijauan dan keindahan kawasan dengan nilai skor mencapai 30 persen. Hal-hal yang diperhatikan dalam indikator tersebut adalah penghijauan, keteduhan, dan keindahan taman.

Indikator keempat adalah partisipasi dengan nilai skor mencapai 40 persen. Hal-hal yang ditekankan dalam indikator partisipasi adalah partisipasi masyarakat, partisipasi lembaga kemasyarakatan, dan partisipasi swasta atau dunia usaha.

Indikator kelima yakni pengelolaan sampah dengan nilai skor mencapai 15 persen dan yang terakhir adalah indikator jambanisasi dengan nilai 5 persen.

Sementara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menggandeng berbagai elemen seperti Camat beserta staffnya, LSM, Tokoh Masyarakat, Tim Akademisi, dan LPMK sebagai juri lomba Green and Clean dengan sistem penilaian silang karena sistem ini dianggap adil. "Jadi kecamatan satu menjadi juri di kecamatan yang lain sehingga tidak menimbulkan keberpihakan," ungkap Kabid Penataan, Kualitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk pemenang, setiap Kecamatan akan diambil juara Pertama, Kedua dan Ketiga serta Juara Harapan Satu, Dua dan Tiga. Pemenang akan diberikan hadiahsesuai dengan urutan pemenang yakni berupa tropy dan uang pembinaan sebagai perangsang agar kedepannya semua instansi lebih peduli terhadap kebersihan dan tetap menjaga kehijauan lingkungan masing-masing. "Pemenangnya akan kita lombakan ditingkat Kota Madiun yang nanti digelar pada Bulan Oktober mendatang," pungkas Agus Hariyanto. (Gg)

Kota Madiun - Salah satu program dari Pemerintah Kota Madiun yang bersentuhan dengan lingkungan adalah Green And Clean. Untuk mewujudkan hal ini maka Pemerintah Kota Madiun mengadakan lomba di tingkat Kecamatan.

Lomba ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Madiun yang bersih dan sehat di semua tingkat mulai dari tingkat Keluarga, Kelurahan, Kecamatan maupun Satker dan Swasta. Selain itu program Go Green and Clean ini adalah upaya mempertahankan Kota Madiun sebagai penyandang Adipura setiap tahun.

Saat ditemui dikantor Dinas Lingkungan Hidup, Agus Hariyanto, Kabid Penataan, Kualitas Lingkungan Hidup menjelaskan, program ini dilaksanakan agar masyarakat Kora Madiun menjadi terbiasa dengan hidup bersih dengan memperhatikan lingkungannya agar senantiasan hijau dan sehat. "Melalui program Green and Clean ini Pemerinrah Kota Madiun ingin menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih," ujarnya.

Disatu sisi, Pemerintah Kota Madiun juga ingin menumbuh kembangkan rasa peduli terhadap lingkungan dengan jalan mengajak 1 orang untuk menanam 25 pohon dan memupuk rasa dan semangat gotong royong. "Ini juga merupakan program dari Bapak Walikota Madiun," lanjutnya.

Diketahui, lomba Green and Clean ini telah dilaksanakan di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Taman, Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo ada enam indikator yang diperhatikan dalam penilaian tim. Indikator pertama adalah tertib administrasi kantor dengan nilai skor mencapai 10 persen. Hal-hal yang diperhatikan dalam indikator tersebut antara lain, tata kearsipan serta administrasi kelurahan, LPMK, dan PKK. 

Kemudian indikator kedua, penghijauan, keindahan, dan kebersihan kantor dengan nilai skor mencapai 10 persen. Lalu indikator ketiga penghijauan dan keindahan kawasan dengan nilai skor mencapai 30 persen. Hal-hal yang diperhatikan dalam indikator tersebut adalah penghijauan, keteduhan, dan keindahan taman.

Indikator keempat adalah partisipasi dengan nilai skor mencapai 40 persen. Hal-hal yang ditekankan dalam indikator partisipasi adalah partisipasi masyarakat, partisipasi lembaga kemasyarakatan, dan partisipasi swasta atau dunia usaha.

Indikator kelima yakni pengelolaan sampah dengan nilai skor mencapai 15 persen dan yang terakhir adalah indikator jambanisasi dengan nilai 5 persen.

Sementara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menggandeng berbagai elemen seperti Camat beserta staffnya, LSM, Tokoh Masyarakat, Tim Akademisi, dan LPMK sebagai juri lomba Green and Clean dengan sistem penilaian silang karena sistem ini dianggap adil. "Jadi kecamatan satu menjadi juri di kecamatan yang lain sehingga tidak menimbulkan keberpihakan," ungkap Kabid Penataan, Kualitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk pemenang, setiap Kecamatan akan diambil juara Pertama, Kedua dan Ketiga serta Juara Harapan Satu, Dua dan Tiga. Pemenang akan diberikan hadiahsesuai dengan urutan pemenang yakni berupa tropy dan uang pembinaan sebagai perangsang agar kedepannya semua instansi lebih peduli terhadap kebersihan dan tetap menjaga kehijauan lingkungan masing-masing. "Pemenangnya akan kita lombakan ditingkat Kota Madiun yang nanti digelar pada Bulan Oktober mendatang," pungkas Agus Hariyanto. (Gg)

Berdayakan PKL Dengan Memberi Wawasan dan Pelatihan

Berdayakan PKL Dengan Memberi Wawasan dan Pelatihan

Madiun – Pengembangan sector pariwisata di Kabupaten Madiun tampaknya digarap secara serius oleh pemerintah daerah. Berbagai persiapan dilakukan mulai menata obyek wisata, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pedagang yang biasa berjualan dilokasi obyek wisata. Saat ini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun memberikan pelatihan keterampilan pada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di sekitar obyek wisata agar mereka tahu bagaimana cara melayani para pengunjung sehingga meninggalkan kesan yang positif. Pelatihan keterampilan ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu mulai hari Senin hingga Rabu (28-30/8/17).

Kegiatan pelatihan ini dibagi menjadi 2 sesi yaitu selama 2 hari Senin-Selasa (28-29) digunakan untuk pembekalan materi dan pada tanggal 30 langsung melakukan praktek di Balai Latihan Kerja Provinsi Jawa Timur meliputi Kuliner, Sablon dan Kerajinan. Pada kegiatan ini, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Himpunan Pramuwisata Indonesia dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM Kabupaten Madiun sebagai narasumber.

Dalam penjelasannya, Andri Sulistyowati, Kabid Pemasaran dan Pariwisata mengatakan peserta pelatihan ini diikuti oleh 100 orang PKL dari obyek wisata Umbul, Widas, Rest Area (eks Pasar Burung Caruban), Alun-alun Mejayan, Desa Brumbun, Grape, Monumen Kresek dan Nongko Ijo.

Lebih lanjut dikatakan, pelatihan ini sesuai dengan nafas Sapta Pesona Wisata yaitu untuk meningkatkan minat kunjungan wisata ke destinasi serta menumbuhkan iklim usaha kepariwisataan yang prospektif dan meningkatkan lapangan pekerjaan serta peluang pendapatan terkait sektor pariwisata bagi masyarakat di Kabupaten Madiun.

Diharapkan, PKL yang telah mendapatkan pelatihan ini bisa melayani pengunjung. "Kita semaksimal mungkin mempersiapkan PKL di masing-masing destinasi wisata terkait dengan tata cara, etika dan keterampilan agar bisa melayani pengunjung sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan," pungkas Adri Sulistyowati. (Gg)

Madiun – Pengembangan sector pariwisata di Kabupaten Madiun tampaknya digarap secara serius oleh pemerintah daerah. Berbagai persiapan dilakukan mulai menata obyek wisata, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pedagang yang biasa berjualan dilokasi obyek wisata. Saat ini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun memberikan pelatihan keterampilan pada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di sekitar obyek wisata agar mereka tahu bagaimana cara melayani para pengunjung sehingga meninggalkan kesan yang positif. Pelatihan keterampilan ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu mulai hari Senin hingga Rabu (28-30/8/17).

Kegiatan pelatihan ini dibagi menjadi 2 sesi yaitu selama 2 hari Senin-Selasa (28-29) digunakan untuk pembekalan materi dan pada tanggal 30 langsung melakukan praktek di Balai Latihan Kerja Provinsi Jawa Timur meliputi Kuliner, Sablon dan Kerajinan. Pada kegiatan ini, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Himpunan Pramuwisata Indonesia dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM Kabupaten Madiun sebagai narasumber.

Dalam penjelasannya, Andri Sulistyowati, Kabid Pemasaran dan Pariwisata mengatakan peserta pelatihan ini diikuti oleh 100 orang PKL dari obyek wisata Umbul, Widas, Rest Area (eks Pasar Burung Caruban), Alun-alun Mejayan, Desa Brumbun, Grape, Monumen Kresek dan Nongko Ijo.

Lebih lanjut dikatakan, pelatihan ini sesuai dengan nafas Sapta Pesona Wisata yaitu untuk meningkatkan minat kunjungan wisata ke destinasi serta menumbuhkan iklim usaha kepariwisataan yang prospektif dan meningkatkan lapangan pekerjaan serta peluang pendapatan terkait sektor pariwisata bagi masyarakat di Kabupaten Madiun.

Diharapkan, PKL yang telah mendapatkan pelatihan ini bisa melayani pengunjung. "Kita semaksimal mungkin mempersiapkan PKL di masing-masing destinasi wisata terkait dengan tata cara, etika dan keterampilan agar bisa melayani pengunjung sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan," pungkas Adri Sulistyowati. (Gg)

Desa Candimulya Alokasikan DD Untuk Pembangunan Infrastruktur

Desa Candimulya Alokasikan DD Untuk Pembangunan Infrastruktur

Madiun - Agar mobilitas warga lancar sehingga bisa mendongkrak perekonomian lokal, Desa Candimulya, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun menggunakan Dana Desa (DD) untuk pembangunan infrastruktur jalan yang sudah rusak.

Ditahun 2017 ini, ada beberapa titik yang sudah rampung pembangunannya seperti rabat jalan di RT. 9, Dusun Jatirejo. Rabat jalan dengan panjang 195 meter, lebar 2,5 meter dan ketebalannya 12 centimeter ini menelan dana sekitar Rp. 50 juta rupiah.

Saat ditemui, Setiyono, Kasun Ngendel menjelaskan, program pembangunan ini bisa dilaksanakan bermula dari Musyawarah Dusun (Musdus) dan dibawa ketingkat desa dan di tentukan melalui skala prioritas. "Jadi untuk proyek ditahun 2017 ini adalah hasil dari musyawarah ditajun 2016," ujarnya.

Selain di Dusun Jatirejo, Dusun Bulu juga dilaksanakan proyek pengaspalan jalan. Proyek ini bisa direalisasi dengan anggaran Rp. 100 juta diambilkan dari Dana Desa. "Selain itu pembangunan jalan juga dilaksanakan di Dusun Krajan, ninggal jalan PU. Perbaikan pun bervariasi mulai dari 0 hingga 50 persen," tegasnya.

Kasun Ngendel dan juga dipercaya menjadi Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ini menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah karena kekompakan dari tim TPK "Kita  tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh tim untuk berhasil," tegasnya.

Sementara, Elya Widi Astuti, SE, Kades Candimulya, mengatakan Desa Candimulya terdiri dari 5 Dusun dan hasil musyawarah dusun yang dirangkum di tingkat desa untuk tahun 2017 ini, Dusun Krajan mengajukan perbaikan aspal jalan. Untuk Dusun Sidowayah pengaspalan jalan sudah bisa direalisasi. Selain itu, Dusun Bulu mengajukan perbaikan jalan dan drainase

"Untuk Dusun Jatirejo mengajukan pengaspalan jalan dan rabat karena diliwati tonase berat. Sedangkan di Dusun Ngendel mengajukan drainase dan sekaran jalan sudah dihotmix," tegasnya.

Diharapkan, semua kebutuhan masyarakat bisa tercover sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan. "Saya bangga, masyarakat Desa Candimulya sudah paham mana yang harus didahulukan sehingga memudahkan kita untuk mengatur pelaksaannya," pungkas Kades Candimulya. (Gg)

Madiun - Agar mobilitas warga lancar sehingga bisa mendongkrak perekonomian lokal, Desa Candimulya, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun menggunakan Dana Desa (DD) untuk pembangunan infrastruktur jalan yang sudah rusak.

Ditahun 2017 ini, ada beberapa titik yang sudah rampung pembangunannya seperti rabat jalan di RT. 9, Dusun Jatirejo. Rabat jalan dengan panjang 195 meter, lebar 2,5 meter dan ketebalannya 12 centimeter ini menelan dana sekitar Rp. 50 juta rupiah.

Saat ditemui, Setiyono, Kasun Ngendel menjelaskan, program pembangunan ini bisa dilaksanakan bermula dari Musyawarah Dusun (Musdus) dan dibawa ketingkat desa dan di tentukan melalui skala prioritas. "Jadi untuk proyek ditahun 2017 ini adalah hasil dari musyawarah ditajun 2016," ujarnya.

Selain di Dusun Jatirejo, Dusun Bulu juga dilaksanakan proyek pengaspalan jalan. Proyek ini bisa direalisasi dengan anggaran Rp. 100 juta diambilkan dari Dana Desa. "Selain itu pembangunan jalan juga dilaksanakan di Dusun Krajan, ninggal jalan PU. Perbaikan pun bervariasi mulai dari 0 hingga 50 persen," tegasnya.

Kasun Ngendel dan juga dipercaya menjadi Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ini menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah karena kekompakan dari tim TPK "Kita  tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh tim untuk berhasil," tegasnya.

Sementara, Elya Widi Astuti, SE, Kades Candimulya, mengatakan Desa Candimulya terdiri dari 5 Dusun dan hasil musyawarah dusun yang dirangkum di tingkat desa untuk tahun 2017 ini, Dusun Krajan mengajukan perbaikan aspal jalan. Untuk Dusun Sidowayah pengaspalan jalan sudah bisa direalisasi. Selain itu, Dusun Bulu mengajukan perbaikan jalan dan drainase

"Untuk Dusun Jatirejo mengajukan pengaspalan jalan dan rabat karena diliwati tonase berat. Sedangkan di Dusun Ngendel mengajukan drainase dan sekaran jalan sudah dihotmix," tegasnya.

Diharapkan, semua kebutuhan masyarakat bisa tercover sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan. "Saya bangga, masyarakat Desa Candimulya sudah paham mana yang harus didahulukan sehingga memudahkan kita untuk mengatur pelaksaannya," pungkas Kades Candimulya. (Gg)

BUMDes Desa Tambakmas Berdayakan Masyarakat Melalui Unit Usaha Cor Beton

BUMDes Desa Tambakmas Berdayakan Masyarakat Melalui Unit Usaha Cor Beton

Madiun - Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun merupakan desa yang  menonjol dibidang pertanian dan holtikultura. Namun setelah mendapatkan kucuran dana melalui Anggaran Dana Desa (ADD) yang dimasukan dalam program pemberdayaan masyarakat, Geliat usaha di Desa Tambakmas mulai terasa dengan munculnya industri rumahan yaitu Kue Manco dan Gula Merah (Gula Mangkok).

Pengembangan potensi desa terus dilakukan, melalui BUMDes, Desa Tambakmas membuka usaha dengan memproduksi cor beton. Saat ditemui diruangannya, Sugeng Wibowo, S.Pd, Kades Tambakmas mengatakan bahwa sebenarnya di Desa Tambakmas sudah banyak pengusaha cor beton, bahkan ada sekitar 7 pengusaha dan produksinya semua laku namun karena dirasa prospek usaha sangat dibutuhkan maka pihak desa menganggarkan melalui APBDes untuk penambahan pengadaan alatnya. "Usaha ini juga menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 5 orang," ujarnya.

Dilanjutkan, apalagi saat ini, Desa Tambakmas tengah mendapatkan Bantuan Khusus Kabupaten (BKK) untuk pembangunan irigasi di Dusun Sriket, maka produksi cor beton ini didropkan kelokasi tersebut. "Saat ini kami produksinya kami fokuskan untuk mengcover kebutuhan desa atau pembangunan irigasi," lanjutnya.

Kades Tambakmas menceritakan, pada awalnya unit BUMDes ini hanya punya 5 cetakan, karena dirasa mempunyai prospek yang menjanjikan, maka tahun ini ditambah lagi 5 cetakan yang dianggarkan melalui APBDes. "Sementara ini produksinya mencapai 40 biji per hari," tegas Sugeng Wibowo.

Diharapkan, unit usaha dari BUMDes ini bisa terus berkembang dan bisa menyerap tenaga lokal yang lebih banyak. Diharapkan pula hasil produksi ini akan ditawarkan ke desa-desa lainnya agar mau memakai produk dari Desa Tambakmas saat mengerjakan proyek irigasi didesanya. "Kami akan jaga mutu produksi sehingga layak digunakan apabila desa lain membutuhkan," pungkas Sugeng Wibowo, S.Pd, Kades yang murah senyum ini pada Media Radar Indonesia. (Gg)

Madiun - Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun merupakan desa yang  menonjol dibidang pertanian dan holtikultura. Namun setelah mendapatkan kucuran dana melalui Anggaran Dana Desa (ADD) yang dimasukan dalam program pemberdayaan masyarakat, Geliat usaha di Desa Tambakmas mulai terasa dengan munculnya industri rumahan yaitu Kue Manco dan Gula Merah (Gula Mangkok).

Pengembangan potensi desa terus dilakukan, melalui BUMDes, Desa Tambakmas membuka usaha dengan memproduksi cor beton. Saat ditemui diruangannya, Sugeng Wibowo, S.Pd, Kades Tambakmas mengatakan bahwa sebenarnya di Desa Tambakmas sudah banyak pengusaha cor beton, bahkan ada sekitar 7 pengusaha dan produksinya semua laku namun karena dirasa prospek usaha sangat dibutuhkan maka pihak desa menganggarkan melalui APBDes untuk penambahan pengadaan alatnya. "Usaha ini juga menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 5 orang," ujarnya.

Dilanjutkan, apalagi saat ini, Desa Tambakmas tengah mendapatkan Bantuan Khusus Kabupaten (BKK) untuk pembangunan irigasi di Dusun Sriket, maka produksi cor beton ini didropkan kelokasi tersebut. "Saat ini kami produksinya kami fokuskan untuk mengcover kebutuhan desa atau pembangunan irigasi," lanjutnya.

Kades Tambakmas menceritakan, pada awalnya unit BUMDes ini hanya punya 5 cetakan, karena dirasa mempunyai prospek yang menjanjikan, maka tahun ini ditambah lagi 5 cetakan yang dianggarkan melalui APBDes. "Sementara ini produksinya mencapai 40 biji per hari," tegas Sugeng Wibowo.

Diharapkan, unit usaha dari BUMDes ini bisa terus berkembang dan bisa menyerap tenaga lokal yang lebih banyak. Diharapkan pula hasil produksi ini akan ditawarkan ke desa-desa lainnya agar mau memakai produk dari Desa Tambakmas saat mengerjakan proyek irigasi didesanya. "Kami akan jaga mutu produksi sehingga layak digunakan apabila desa lain membutuhkan," pungkas Sugeng Wibowo, S.Pd, Kades yang murah senyum ini pada Media Radar Indonesia. (Gg)

Dinas Perdagkop UM Adakan Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dari Limbah Koran

Dinas Perdagkop UM Adakan Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dari Limbah Koran

Madiun - Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabuoaten Madiun melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja masyarakat (pelatihan keterampilan berbahan dasar limbah koran).

Pembinaan dan pelatihan yang diikuti oleh sekitar 65 orang ini dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 21-23 Agustus 2017 di Hotel Setia Budi berjalan dengan lancar.

Menurut Citra Novianto, Kasi Pemberdayaan dan Usaha Koperasi, kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat diwilayah Kabupaten Madiun dengan pembentukan wirausaha baru handycraft dengan berbahan dasar limbah koran. "Ini merupakan peluang yang sangat bagus bagi pelaku usaha untuk peningkatan perekonomian masyarakat," ungkap Citra Novianto.

Ditambahkan, untuk acara pembinaan dan pelatihan keterampilan berbahan dasar limbah koran ini mengundang narasumber yang sudah berkompeten dibidangnya yaitu Tiwung Dian dari Dian Art, Surabaya.

Sementara, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabuoaten Madiun, Pandji Suwarno menjelaskan bahwa pembinaan dan pelatiham keterampilan berbajan dasar limbah koran ini bertujuan untuk melatih jiwa wirausaha baru dengan keterampilan handycraft. "Nantinya kalau para peserta bisa mempraktekan apa yang didapat dari pelatihan ini dirumah bisa menjadi lapangan kerja tersendiri dan bisa juga membantu perekonomian keluarga," ujarnya.

Diharapkan, para peserta serius mengikuti sesi pembinaan dan pelatihan ini dan tidak segan untik bertanya pada narasumber sehingga ilmu yang ditularkan bisa dimengerti dan bisa dipraktekan. "Saya berharap peserta dan narasumber bisa interaktif sehingga ilmu yang ditularkan bisa terserap maksimal," pungkasnya. (Gg)

Madiun - Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabuoaten Madiun melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja masyarakat (pelatihan keterampilan berbahan dasar limbah koran).

Pembinaan dan pelatihan yang diikuti oleh sekitar 65 orang ini dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 21-23 Agustus 2017 di Hotel Setia Budi berjalan dengan lancar.

Menurut Citra Novianto, Kasi Pemberdayaan dan Usaha Koperasi, kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat diwilayah Kabupaten Madiun dengan pembentukan wirausaha baru handycraft dengan berbahan dasar limbah koran. "Ini merupakan peluang yang sangat bagus bagi pelaku usaha untuk peningkatan perekonomian masyarakat," ungkap Citra Novianto.

Ditambahkan, untuk acara pembinaan dan pelatihan keterampilan berbahan dasar limbah koran ini mengundang narasumber yang sudah berkompeten dibidangnya yaitu Tiwung Dian dari Dian Art, Surabaya.

Sementara, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabuoaten Madiun, Pandji Suwarno menjelaskan bahwa pembinaan dan pelatiham keterampilan berbajan dasar limbah koran ini bertujuan untuk melatih jiwa wirausaha baru dengan keterampilan handycraft. "Nantinya kalau para peserta bisa mempraktekan apa yang didapat dari pelatihan ini dirumah bisa menjadi lapangan kerja tersendiri dan bisa juga membantu perekonomian keluarga," ujarnya.

Diharapkan, para peserta serius mengikuti sesi pembinaan dan pelatihan ini dan tidak segan untik bertanya pada narasumber sehingga ilmu yang ditularkan bisa dimengerti dan bisa dipraktekan. "Saya berharap peserta dan narasumber bisa interaktif sehingga ilmu yang ditularkan bisa terserap maksimal," pungkasnya. (Gg)

Pemkab Madiun Gelar Upacara Peringatan HUT RI ke 72

Pemkab Madiun Gelar Upacara Peringatan HUT RI ke 72

Madiun - Kamis, 17 Agustus 2017 Pemerintah Kabupaten Madiun mengadakan Upacara Bendera memperingati HUT ke 72 Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017 bertempat di Alun-alon Rekso Gati Kabupaten Madiun di Mejayan-Caruban.

 Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos, Pembaca Teks Proklamasi Ketua DPRD Kab. Madiun Drs. Djoko Setijono, Komandan Upacara Mayor Lek. IwanDwi Saputra, dengan Perwira Upacara Kapten Kav. Nanang Choirudin, Komandan Kompi Paskibraka Lettu Tel Joy Muri, ST Han, Komandan Pleton Paskibraka Ipda Nur Kholis, SH. Petuga Pengibar bendera Adam Farid Yudistira (SMK  Mejayan), Nover Ramanda Putra (SMAN 1 Dolopo) dan Bahariawan HW (SMKN 1 Geger) dengan Pembawa Bendera Qonitatus Sholihah (SMAN 2 Mejayan).

 Dalam sambutannya, Bupati Madiun, H. Muhtarom, mengatakan Pemkab. Madiun hari ini mengadakan upacara memperingati HUT ke 72 tahun Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2017. Terkait dengan kemerdekaan tersebut dijelaskan mestinya seluruh masyarakat Kab. Madiun harus sudah merasakan merdeka semuanya karena apa yang diupayakan oleh generasi penerus Kab. Madiun sudah lumayan baik itu disisi sosial, ekonomi, keamanan dan juga kenyamanan. “Ini semua harus dapat kita syukuri. Namun demikian urusan kemerdekaan setiap orang itu relatif dan yang penting saat ini hak-hak asasi mereka sudah terpenuhi. Perlu diketahui, bahwa pertumbuhan ekonomi kita saat ini sudah di atas 5,6 ini luar biasa, padahal untuk tingkat nasional baru 5,02. Sedangkan Inflasi juga dibawah 3. Ini artinya pertumbuhan ekonomi kedepan bisa dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu Pemkab. Madiun akan terus berupaya agar angka inflasi terus dibawah 5,” kata H. Muhtarom

Diketahui, upacara HUT RI ke 72 ini dihadiri oleh Komandan Lanud Iswahyudi Madiun, Komandan Korem 081 Dhirotsaha Jaya Madiun, Wakil Bupati Madiun, Ketua DPRD, anggota Forkopimda Kab. Madiun, Jajaran Pejabat TNI/Polri di Madiun, anggota DPRD, Kepala OPD, Wakil Ketua TP PKK Kab. Madiun, Istri jajaran Pejabat TNI/Polri diwilayah Madiun, Anggota Veteran, Organisasi Masyarakat dan masyarakat Kab. Madiun.  Sedangkan peserta upacara berasal dari anggota TNI/Polri, anggota Korpi, Ormas, mahasiswa, Pelajar dan Pramuka Kab. Madiun.

 Untuk memeriahkan acara ini diadakan persembahan Aubade dari Siswa-siswi SMA/SMK/MA se Kab. Madiun, Sosiodrama dengan tema Pahlawan Madiun yang dibawakan oleh siswa-siswi SMKN 1  Wonoasri dan Mejayan serta IPSI Kab. Madiun. Kolone senapan oleh anggota Polres Madiun serta Atraksi Terjun Payung oleh Prajurit Batalyon Komano 463Paskhas Lanud Iswahyudi Magetan. (gg)

Madiun - Kamis, 17 Agustus 2017 Pemerintah Kabupaten Madiun mengadakan Upacara Bendera memperingati HUT ke 72 Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017 bertempat di Alun-alon Rekso Gati Kabupaten Madiun di Mejayan-Caruban.

 Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos, Pembaca Teks Proklamasi Ketua DPRD Kab. Madiun Drs. Djoko Setijono, Komandan Upacara Mayor Lek. IwanDwi Saputra, dengan Perwira Upacara Kapten Kav. Nanang Choirudin, Komandan Kompi Paskibraka Lettu Tel Joy Muri, ST Han, Komandan Pleton Paskibraka Ipda Nur Kholis, SH. Petuga Pengibar bendera Adam Farid Yudistira (SMK  Mejayan), Nover Ramanda Putra (SMAN 1 Dolopo) dan Bahariawan HW (SMKN 1 Geger) dengan Pembawa Bendera Qonitatus Sholihah (SMAN 2 Mejayan).

 Dalam sambutannya, Bupati Madiun, H. Muhtarom, mengatakan Pemkab. Madiun hari ini mengadakan upacara memperingati HUT ke 72 tahun Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2017. Terkait dengan kemerdekaan tersebut dijelaskan mestinya seluruh masyarakat Kab. Madiun harus sudah merasakan merdeka semuanya karena apa yang diupayakan oleh generasi penerus Kab. Madiun sudah lumayan baik itu disisi sosial, ekonomi, keamanan dan juga kenyamanan. “Ini semua harus dapat kita syukuri. Namun demikian urusan kemerdekaan setiap orang itu relatif dan yang penting saat ini hak-hak asasi mereka sudah terpenuhi. Perlu diketahui, bahwa pertumbuhan ekonomi kita saat ini sudah di atas 5,6 ini luar biasa, padahal untuk tingkat nasional baru 5,02. Sedangkan Inflasi juga dibawah 3. Ini artinya pertumbuhan ekonomi kedepan bisa dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu Pemkab. Madiun akan terus berupaya agar angka inflasi terus dibawah 5,” kata H. Muhtarom

Diketahui, upacara HUT RI ke 72 ini dihadiri oleh Komandan Lanud Iswahyudi Madiun, Komandan Korem 081 Dhirotsaha Jaya Madiun, Wakil Bupati Madiun, Ketua DPRD, anggota Forkopimda Kab. Madiun, Jajaran Pejabat TNI/Polri di Madiun, anggota DPRD, Kepala OPD, Wakil Ketua TP PKK Kab. Madiun, Istri jajaran Pejabat TNI/Polri diwilayah Madiun, Anggota Veteran, Organisasi Masyarakat dan masyarakat Kab. Madiun.  Sedangkan peserta upacara berasal dari anggota TNI/Polri, anggota Korpi, Ormas, mahasiswa, Pelajar dan Pramuka Kab. Madiun.

 Untuk memeriahkan acara ini diadakan persembahan Aubade dari Siswa-siswi SMA/SMK/MA se Kab. Madiun, Sosiodrama dengan tema Pahlawan Madiun yang dibawakan oleh siswa-siswi SMKN 1  Wonoasri dan Mejayan serta IPSI Kab. Madiun. Kolone senapan oleh anggota Polres Madiun serta Atraksi Terjun Payung oleh Prajurit Batalyon Komano 463Paskhas Lanud Iswahyudi Magetan. (gg)

Gandeng IPB, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun Berupaya Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

Gandeng IPB, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun Berupaya Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

Madiun - Kegiatan Safari Klinik Pertanian Nusantara IPB untuk Klinik Tanaman, Klinik UMKM Pangan dan Klinik Gizi dan Kesehatan yang dilaksanakan di Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun merupakan bentuk pengabdian Institut Pertanian Bogor (IPB) pada masyarakat. Karena dinilai menguntungkan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Madiun, Pemerintah Kabupaten Madiun langsung memfasilitasi 3 kegiatan tersebut.

Menurut Prastowo dari Institut Pertanian Bogor (IPB), kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk pertanian dari hulu ke hilir. Difokuskan pada sektor hilir agar produk bisa ditingkatkan. “Kerjasama ini dimulai dari klinik tanaman. Dengan melakukan uji tanaman dengan melakukan sertifikasi pada pisang, gembili, talas dan coklat,” ungkap Prastowo.

Dilanjutkan, Potensi produk pertanian dari hulu ke hilir Kabupaten Madiun sangat besar dan ada peluang pada prosesnya. “Saat ini pada tahapan pengembangan, tidak harus menunggu tahun depan. Tahapan ketiga ini peluang untuk peningkatan perekenomian jangan sampai keluar dari Madiun,” tegasnya.

Sementara, Lilin Syariefah Aniesah, Kepala Dinas Ketahan Pangan Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa hasil olahan tanaman pangan saat ini di Kabupaten Madiun ada 4 item yaitu pengolahan Gembili, Tales, Pisang dan managemen pemasaran. “Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan ini diharapkan bisa ada nilai tambah perekonomian masyatakat terutama petani dan pelaku usaha,” ujar Lilin Syariefah.

Ditegaskan, untuk tahun 2017 ini, penggunaan tehnologi tepat guna yang ada di Kabupaten Madiun diharapkan bisa lebih maju lagi sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh pelaku usaha dan petani di Kabupaten Madiun. “Kedepan Porang akan kita ajukan agar bisa dijadikan bahan olahan yang mempunyai nilai jual tinggi,” tegasnya.

Diketahui, Kegiatan Safari Klinik Pertanian Nusantara IPB untuk Klinik Tanaman, Klinik UMKM Pangan dan Klinik Gizi dan Kesehatan Saat ini adalah kolaborasi antara 5 perguruan tinggi yaitu Paramadina, Rajamanggala University Thailand, UIN Sunan Ampel, Universitas Merdeka, STAIN dan IPB Bogor. (Ggt)

Madiun - Kegiatan Safari Klinik Pertanian Nusantara IPB untuk Klinik Tanaman, Klinik UMKM Pangan dan Klinik Gizi dan Kesehatan yang dilaksanakan di Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun merupakan bentuk pengabdian Institut Pertanian Bogor (IPB) pada masyarakat. Karena dinilai menguntungkan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Madiun, Pemerintah Kabupaten Madiun langsung memfasilitasi 3 kegiatan tersebut.

Menurut Prastowo dari Institut Pertanian Bogor (IPB), kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk pertanian dari hulu ke hilir. Difokuskan pada sektor hilir agar produk bisa ditingkatkan. “Kerjasama ini dimulai dari klinik tanaman. Dengan melakukan uji tanaman dengan melakukan sertifikasi pada pisang, gembili, talas dan coklat,” ungkap Prastowo.

Dilanjutkan, Potensi produk pertanian dari hulu ke hilir Kabupaten Madiun sangat besar dan ada peluang pada prosesnya. “Saat ini pada tahapan pengembangan, tidak harus menunggu tahun depan. Tahapan ketiga ini peluang untuk peningkatan perekenomian jangan sampai keluar dari Madiun,” tegasnya.

Sementara, Lilin Syariefah Aniesah, Kepala Dinas Ketahan Pangan Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa hasil olahan tanaman pangan saat ini di Kabupaten Madiun ada 4 item yaitu pengolahan Gembili, Tales, Pisang dan managemen pemasaran. “Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan ini diharapkan bisa ada nilai tambah perekonomian masyatakat terutama petani dan pelaku usaha,” ujar Lilin Syariefah.

Ditegaskan, untuk tahun 2017 ini, penggunaan tehnologi tepat guna yang ada di Kabupaten Madiun diharapkan bisa lebih maju lagi sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh pelaku usaha dan petani di Kabupaten Madiun. “Kedepan Porang akan kita ajukan agar bisa dijadikan bahan olahan yang mempunyai nilai jual tinggi,” tegasnya.

Diketahui, Kegiatan Safari Klinik Pertanian Nusantara IPB untuk Klinik Tanaman, Klinik UMKM Pangan dan Klinik Gizi dan Kesehatan Saat ini adalah kolaborasi antara 5 perguruan tinggi yaitu Paramadina, Rajamanggala University Thailand, UIN Sunan Ampel, Universitas Merdeka, STAIN dan IPB Bogor. (Ggt)

Desa Tulungrejo Masuk 4 Besar Maju Ketingkat Provinsi Jatim

Desa Tulungrejo Masuk 4 Besar Maju Ketingkat Provinsi Jatim

Madiun - Penilaian Lapang Pelaksanaan Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Dilaksanakan di Balai Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.

Acara pelaksanaan penilaian lapangan Gotong Royong ini dihadiri oleh tim penilai dari Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Bandung Jatmiko, Kadin PMD, Joko Lelono, TP PKK, Satker, Camat dan Kades se Kabupaten Madiun dan masyarakat.

Dipilihnya Desa Tulungrejo karena Desa Tulungrejo dalam penilaian yang sudah dilakukan sejak pertengahan Bulan Februari lalu tampil sebagai yang terbaik dalam tahapan penilaian lomba gotong royong tingkat kecamatan se Kabupaten Madiun.

"Penilaian tersebut meliputi 4 bidang yaitu bidang Kemasyarakatan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama serta Lingkungan," ujar Basudewa, Ketua Tim Pelaksana Penilaian tingkat Kabupaten Madiun.

Setelah terpilih menjadi yang terbaik dan mewakili Kabupaten Madiun, Desa Tulungrejo bersaing maju dalam babak 4 besar bersama dengan Kabupaten Ponorogo, Pacitan dan Kabupaten Blitar ditingkat Provinsi Jawa Timur.

"Dalam penilaian ini nanti, kita sudah siapkan dari segi administrasi dan keadaan nyata dilapangan," imbuhnya.

Diwaktu yang sama, saat ditemui di lokasi penilaian pelaksanaan Gotong Royong, Joko Lelono, Kadin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun mengatakan budaya gotong royong sangat perlu ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. Merujuk indikator yang dilombakan, Desa Tulungrejo sudah masuk dalam persyaratan yang dilombakan.

"Dari indikator yang dilombakan, Desa Tulungrejo dipilih menjadi yang terbaik dan berhak masuk empat besar tingkat Provinsi Jawa Timur," ungkap Joko Lelono.

Dalam bidang-bidang pembangunan, Desa Tulungrejo sangat menonjol. Walaupun saat ini desa-desa digerojok anggaran yang besar namun tidak melunturkan swadaya dari masyarakat bahkan swadaya dari masyarakat tersebut malah meningkat.

Tumbuhnya jiwa gotong royong yang ada dalam masyarakat Kabupaten Madiun karena mendapatkan support dari Bupati Madiun. Sudah 15 tahun aplikasi nyata bentuk gotong royong dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun yaitu dengan adanya program Bakti Sosial Terpadu dan melaksanakan kerja bakti bersama masyarakat di setiap desa.

Dijabarkan oleh Joko Lelono, Kabupaten Madiun sudah dilakukan perubahan dalam pelaksanaan BBGRM. Dahulu setiap kali mengadakan puncak BBGRM pasti dilaksanakan secara seremonial. "Namun sekarang tidak lagi dalam bentuk seremonial, tapi diaplikasikan dalam bentuk nyata yaitu melaksanakan kerja bakti massal disetiap kecamatan," tegasnya.

Joko Lelono berharap, Desa Tulungrejo bisa maju terus dan menjadi juara ditingkat Provinsi Jawa Timur 

Sementara, Bandung Jatmiko, Ketua Tim Penilai Lapangan Pelaksanaan Gotong Royong mengatakan budaya gotong royong harus tetap ditumbuhkembangkan didalam masyarajat karena budaya gotong royong adalah warisan leluhur yang perlu dilestarikan.

Untuk menjaga dan melestarikan budaya gotong royong tersebut maka oleh pemerintah selalu digalakan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK. "Banyak sisi positif yang bisa diperoleh dalam budaya gotong royong ini," ujarnya.

Ditegaskan, dari banyak proposal yang masuk dan mendapat penilaian, sebenarnya Desa Tulungrejo sudah layak menjadi juara. (Gg) 

Madiun - Penilaian Lapang Pelaksanaan Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Dilaksanakan di Balai Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.

Acara pelaksanaan penilaian lapangan Gotong Royong ini dihadiri oleh tim penilai dari Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Bandung Jatmiko, Kadin PMD, Joko Lelono, TP PKK, Satker, Camat dan Kades se Kabupaten Madiun dan masyarakat.

Dipilihnya Desa Tulungrejo karena Desa Tulungrejo dalam penilaian yang sudah dilakukan sejak pertengahan Bulan Februari lalu tampil sebagai yang terbaik dalam tahapan penilaian lomba gotong royong tingkat kecamatan se Kabupaten Madiun.

"Penilaian tersebut meliputi 4 bidang yaitu bidang Kemasyarakatan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama serta Lingkungan," ujar Basudewa, Ketua Tim Pelaksana Penilaian tingkat Kabupaten Madiun.

Setelah terpilih menjadi yang terbaik dan mewakili Kabupaten Madiun, Desa Tulungrejo bersaing maju dalam babak 4 besar bersama dengan Kabupaten Ponorogo, Pacitan dan Kabupaten Blitar ditingkat Provinsi Jawa Timur.

"Dalam penilaian ini nanti, kita sudah siapkan dari segi administrasi dan keadaan nyata dilapangan," imbuhnya.

Diwaktu yang sama, saat ditemui di lokasi penilaian pelaksanaan Gotong Royong, Joko Lelono, Kadin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun mengatakan budaya gotong royong sangat perlu ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. Merujuk indikator yang dilombakan, Desa Tulungrejo sudah masuk dalam persyaratan yang dilombakan.

"Dari indikator yang dilombakan, Desa Tulungrejo dipilih menjadi yang terbaik dan berhak masuk empat besar tingkat Provinsi Jawa Timur," ungkap Joko Lelono.

Dalam bidang-bidang pembangunan, Desa Tulungrejo sangat menonjol. Walaupun saat ini desa-desa digerojok anggaran yang besar namun tidak melunturkan swadaya dari masyarakat bahkan swadaya dari masyarakat tersebut malah meningkat.

Tumbuhnya jiwa gotong royong yang ada dalam masyarakat Kabupaten Madiun karena mendapatkan support dari Bupati Madiun. Sudah 15 tahun aplikasi nyata bentuk gotong royong dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun yaitu dengan adanya program Bakti Sosial Terpadu dan melaksanakan kerja bakti bersama masyarakat di setiap desa.

Dijabarkan oleh Joko Lelono, Kabupaten Madiun sudah dilakukan perubahan dalam pelaksanaan BBGRM. Dahulu setiap kali mengadakan puncak BBGRM pasti dilaksanakan secara seremonial. "Namun sekarang tidak lagi dalam bentuk seremonial, tapi diaplikasikan dalam bentuk nyata yaitu melaksanakan kerja bakti massal disetiap kecamatan," tegasnya.

Joko Lelono berharap, Desa Tulungrejo bisa maju terus dan menjadi juara ditingkat Provinsi Jawa Timur 

Sementara, Bandung Jatmiko, Ketua Tim Penilai Lapangan Pelaksanaan Gotong Royong mengatakan budaya gotong royong harus tetap ditumbuhkembangkan didalam masyarajat karena budaya gotong royong adalah warisan leluhur yang perlu dilestarikan.

Untuk menjaga dan melestarikan budaya gotong royong tersebut maka oleh pemerintah selalu digalakan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK. "Banyak sisi positif yang bisa diperoleh dalam budaya gotong royong ini," ujarnya.

Ditegaskan, dari banyak proposal yang masuk dan mendapat penilaian, sebenarnya Desa Tulungrejo sudah layak menjadi juara. (Gg) 

Dispendukcapil Luncurkan Program MASMEDI Untuk Percepat Proses Layanan Dokumen Kependudukan

Dispendukcapil Luncurkan Program MASMEDI Untuk Percepat Proses Layanan Dokumen Kependudukan

Madiun - Untuk meningkatkan percepatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Madiun yang akan mengurus akte kelahiran, Kartu Keluarga maupun Akta Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun melalui Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengeluarkan program baru yaitu MASMEDI yang merupakan kepanjangan dari Lima Belas Menit Langsung Jadi.

Program MASMEDI ini merupakan pengembangan dari program Sehari Langsung Jadi (SEMEDI) yang telah dijalankan ditahun 2016 lalu. Program MASMEDI yang dijalankan sejak bulan Frebuari 2017 ini tercatat memiliki keunggulan masyarakat hanya menunggu beberapa menit, akte langsung jadi.

Ahmad Sofingi, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Dispendukcapil Kabupaten Madiun menjelaskan sekarang program dari Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menjadi Lima Belas Menit Langsung Jadi (MASMEDI). Program ini selangkah lebih maju, tidak ribet, ruwet dan bertele-tele seperti perkiraan masyarakat selama ini.

Semakin cepatnya pelayanan yang diberikan, karena saat ini ada 100 desa yang sudah berbasis online dalam melayani masyarakat yang membutuhkan akte sehingga Dispendukcapil Kabupaten Madiun hanya melayani beberapa masyarakat yang belum terlayani pembuatan akte online. "Disini kita hanya melayani masyarakat yang belum terlayani akte secara online, jadi masyarakat harus datang langsung kesini," ungkapnya. Jumat (10/3/17).

Ahmad Sofingi menjelaskan, dari 100 desa yang sudah online, 50 desa sudah online waktu program SEMEDI dan 50 desa diprogram MASMEDI. Ditahun 2017 ini, pihak Dispendukcapil Kabupaten Madiun terus mendorong agar semua desa bisa online dalam melayani masyarakat. "Kita berharap agar desa bisa menerapkan one stop service, jadi semua pelayanan KK, KTP, dan Akte cukup di desa," lanjutnya.

Berbicara masalah teknis, Ahmad Sofingi menjelaskan Dispendukcapil Kabupaten Madiun sudah punya Petugas Registrasi Desa (PRD) dan bahkan masing-masing sudah membentuk forum tingkat kecamatan. Ini lebih mempercepat viral informasi atau tersosialisasinya program pelayanan seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan Kematian.

Jika pelayanan berbasis online di desa sudah berjalan, maka bisa memangkas mata rantai makelar yang sering menarik biaya tinggi pada masyarakat yang membutuhkan jasanya. "Ada informasi yang masuk, didaerah pinggiran ada masyarakat yang mengurus akte lewat makelar dikenai biaya 100 sampai 150 ribu per akte," terangnya.

Diterangkan, pihak dinas tidak bisa berbuat apa-apa karena memang para makelar tersebut menjual jasa dan masyarakat mau. Namun semua ini tidak akan terjadi apabila semua desa sudah melakukan pelayanan one stop service berbasis online. Dengan sistem ini maka masyarakat bisa menghemat sekitar 4 miliar pertahun.

Kedepan, kalau desa menghendaki bisa melaksanakan pelayanan one stop service harus mau menganggarkan untuk pelayanan kependudukan di APBdes. "Penganggaran untuk pelayanan kependudukan di APBDes terkait sarana prasarana terutama internet tidak melanggar aturan. Selain itu SDM untuk pelayanan kependudukan juga sudah dilatih sejak 2014 dan dilantik pada 2015 lalu," terang Sofingi.

Diharapkan ditahun 2017 semua desa sudah bisa memanfaatkan tehnologi informasi untuk pelayanan kependudukan sehingga bisa melayani masyarakat tudak perlu jauh-jauh datang ke Dispendukcapil Kabupaten Madiun apabila membutuhkan dokumen kependudukan. (Gg)

Madiun - Untuk meningkatkan percepatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Madiun yang akan mengurus akte kelahiran, Kartu Keluarga maupun Akta Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun melalui Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengeluarkan program baru yaitu MASMEDI yang merupakan kepanjangan dari Lima Belas Menit Langsung Jadi.

Program MASMEDI ini merupakan pengembangan dari program Sehari Langsung Jadi (SEMEDI) yang telah dijalankan ditahun 2016 lalu. Program MASMEDI yang dijalankan sejak bulan Frebuari 2017 ini tercatat memiliki keunggulan masyarakat hanya menunggu beberapa menit, akte langsung jadi.

Ahmad Sofingi, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Dispendukcapil Kabupaten Madiun menjelaskan sekarang program dari Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menjadi Lima Belas Menit Langsung Jadi (MASMEDI). Program ini selangkah lebih maju, tidak ribet, ruwet dan bertele-tele seperti perkiraan masyarakat selama ini.

Semakin cepatnya pelayanan yang diberikan, karena saat ini ada 100 desa yang sudah berbasis online dalam melayani masyarakat yang membutuhkan akte sehingga Dispendukcapil Kabupaten Madiun hanya melayani beberapa masyarakat yang belum terlayani pembuatan akte online. "Disini kita hanya melayani masyarakat yang belum terlayani akte secara online, jadi masyarakat harus datang langsung kesini," ungkapnya. Jumat (10/3/17).

Ahmad Sofingi menjelaskan, dari 100 desa yang sudah online, 50 desa sudah online waktu program SEMEDI dan 50 desa diprogram MASMEDI. Ditahun 2017 ini, pihak Dispendukcapil Kabupaten Madiun terus mendorong agar semua desa bisa online dalam melayani masyarakat. "Kita berharap agar desa bisa menerapkan one stop service, jadi semua pelayanan KK, KTP, dan Akte cukup di desa," lanjutnya.

Berbicara masalah teknis, Ahmad Sofingi menjelaskan Dispendukcapil Kabupaten Madiun sudah punya Petugas Registrasi Desa (PRD) dan bahkan masing-masing sudah membentuk forum tingkat kecamatan. Ini lebih mempercepat viral informasi atau tersosialisasinya program pelayanan seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan Kematian.

Jika pelayanan berbasis online di desa sudah berjalan, maka bisa memangkas mata rantai makelar yang sering menarik biaya tinggi pada masyarakat yang membutuhkan jasanya. "Ada informasi yang masuk, didaerah pinggiran ada masyarakat yang mengurus akte lewat makelar dikenai biaya 100 sampai 150 ribu per akte," terangnya.

Diterangkan, pihak dinas tidak bisa berbuat apa-apa karena memang para makelar tersebut menjual jasa dan masyarakat mau. Namun semua ini tidak akan terjadi apabila semua desa sudah melakukan pelayanan one stop service berbasis online. Dengan sistem ini maka masyarakat bisa menghemat sekitar 4 miliar pertahun.

Kedepan, kalau desa menghendaki bisa melaksanakan pelayanan one stop service harus mau menganggarkan untuk pelayanan kependudukan di APBdes. "Penganggaran untuk pelayanan kependudukan di APBDes terkait sarana prasarana terutama internet tidak melanggar aturan. Selain itu SDM untuk pelayanan kependudukan juga sudah dilatih sejak 2014 dan dilantik pada 2015 lalu," terang Sofingi.

Diharapkan ditahun 2017 semua desa sudah bisa memanfaatkan tehnologi informasi untuk pelayanan kependudukan sehingga bisa melayani masyarakat tudak perlu jauh-jauh datang ke Dispendukcapil Kabupaten Madiun apabila membutuhkan dokumen kependudukan. (Gg)