Desa Tulungrejo Masuk 4 Besar Maju Ketingkat Provinsi Jatim

Desa Tulungrejo Masuk 4 Besar Maju Ketingkat Provinsi Jatim

Madiun - Penilaian Lapang Pelaksanaan Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Dilaksanakan di Balai Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.

Acara pelaksanaan penilaian lapangan Gotong Royong ini dihadiri oleh tim penilai dari Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Bandung Jatmiko, Kadin PMD, Joko Lelono, TP PKK, Satker, Camat dan Kades se Kabupaten Madiun dan masyarakat.

Dipilihnya Desa Tulungrejo karena Desa Tulungrejo dalam penilaian yang sudah dilakukan sejak pertengahan Bulan Februari lalu tampil sebagai yang terbaik dalam tahapan penilaian lomba gotong royong tingkat kecamatan se Kabupaten Madiun.

"Penilaian tersebut meliputi 4 bidang yaitu bidang Kemasyarakatan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama serta Lingkungan," ujar Basudewa, Ketua Tim Pelaksana Penilaian tingkat Kabupaten Madiun.

Setelah terpilih menjadi yang terbaik dan mewakili Kabupaten Madiun, Desa Tulungrejo bersaing maju dalam babak 4 besar bersama dengan Kabupaten Ponorogo, Pacitan dan Kabupaten Blitar ditingkat Provinsi Jawa Timur.

"Dalam penilaian ini nanti, kita sudah siapkan dari segi administrasi dan keadaan nyata dilapangan," imbuhnya.

Diwaktu yang sama, saat ditemui di lokasi penilaian pelaksanaan Gotong Royong, Joko Lelono, Kadin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun mengatakan budaya gotong royong sangat perlu ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. Merujuk indikator yang dilombakan, Desa Tulungrejo sudah masuk dalam persyaratan yang dilombakan.

"Dari indikator yang dilombakan, Desa Tulungrejo dipilih menjadi yang terbaik dan berhak masuk empat besar tingkat Provinsi Jawa Timur," ungkap Joko Lelono.

Dalam bidang-bidang pembangunan, Desa Tulungrejo sangat menonjol. Walaupun saat ini desa-desa digerojok anggaran yang besar namun tidak melunturkan swadaya dari masyarakat bahkan swadaya dari masyarakat tersebut malah meningkat.

Tumbuhnya jiwa gotong royong yang ada dalam masyarakat Kabupaten Madiun karena mendapatkan support dari Bupati Madiun. Sudah 15 tahun aplikasi nyata bentuk gotong royong dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun yaitu dengan adanya program Bakti Sosial Terpadu dan melaksanakan kerja bakti bersama masyarakat di setiap desa.

Dijabarkan oleh Joko Lelono, Kabupaten Madiun sudah dilakukan perubahan dalam pelaksanaan BBGRM. Dahulu setiap kali mengadakan puncak BBGRM pasti dilaksanakan secara seremonial. "Namun sekarang tidak lagi dalam bentuk seremonial, tapi diaplikasikan dalam bentuk nyata yaitu melaksanakan kerja bakti massal disetiap kecamatan," tegasnya.

Joko Lelono berharap, Desa Tulungrejo bisa maju terus dan menjadi juara ditingkat Provinsi Jawa Timur 

Sementara, Bandung Jatmiko, Ketua Tim Penilai Lapangan Pelaksanaan Gotong Royong mengatakan budaya gotong royong harus tetap ditumbuhkembangkan didalam masyarajat karena budaya gotong royong adalah warisan leluhur yang perlu dilestarikan.

Untuk menjaga dan melestarikan budaya gotong royong tersebut maka oleh pemerintah selalu digalakan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK. "Banyak sisi positif yang bisa diperoleh dalam budaya gotong royong ini," ujarnya.

Ditegaskan, dari banyak proposal yang masuk dan mendapat penilaian, sebenarnya Desa Tulungrejo sudah layak menjadi juara. (Gg) 

Madiun - Penilaian Lapang Pelaksanaan Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Dilaksanakan di Balai Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.

Acara pelaksanaan penilaian lapangan Gotong Royong ini dihadiri oleh tim penilai dari Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Bandung Jatmiko, Kadin PMD, Joko Lelono, TP PKK, Satker, Camat dan Kades se Kabupaten Madiun dan masyarakat.

Dipilihnya Desa Tulungrejo karena Desa Tulungrejo dalam penilaian yang sudah dilakukan sejak pertengahan Bulan Februari lalu tampil sebagai yang terbaik dalam tahapan penilaian lomba gotong royong tingkat kecamatan se Kabupaten Madiun.

"Penilaian tersebut meliputi 4 bidang yaitu bidang Kemasyarakatan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama serta Lingkungan," ujar Basudewa, Ketua Tim Pelaksana Penilaian tingkat Kabupaten Madiun.

Setelah terpilih menjadi yang terbaik dan mewakili Kabupaten Madiun, Desa Tulungrejo bersaing maju dalam babak 4 besar bersama dengan Kabupaten Ponorogo, Pacitan dan Kabupaten Blitar ditingkat Provinsi Jawa Timur.

"Dalam penilaian ini nanti, kita sudah siapkan dari segi administrasi dan keadaan nyata dilapangan," imbuhnya.

Diwaktu yang sama, saat ditemui di lokasi penilaian pelaksanaan Gotong Royong, Joko Lelono, Kadin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun mengatakan budaya gotong royong sangat perlu ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. Merujuk indikator yang dilombakan, Desa Tulungrejo sudah masuk dalam persyaratan yang dilombakan.

"Dari indikator yang dilombakan, Desa Tulungrejo dipilih menjadi yang terbaik dan berhak masuk empat besar tingkat Provinsi Jawa Timur," ungkap Joko Lelono.

Dalam bidang-bidang pembangunan, Desa Tulungrejo sangat menonjol. Walaupun saat ini desa-desa digerojok anggaran yang besar namun tidak melunturkan swadaya dari masyarakat bahkan swadaya dari masyarakat tersebut malah meningkat.

Tumbuhnya jiwa gotong royong yang ada dalam masyarakat Kabupaten Madiun karena mendapatkan support dari Bupati Madiun. Sudah 15 tahun aplikasi nyata bentuk gotong royong dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun yaitu dengan adanya program Bakti Sosial Terpadu dan melaksanakan kerja bakti bersama masyarakat di setiap desa.

Dijabarkan oleh Joko Lelono, Kabupaten Madiun sudah dilakukan perubahan dalam pelaksanaan BBGRM. Dahulu setiap kali mengadakan puncak BBGRM pasti dilaksanakan secara seremonial. "Namun sekarang tidak lagi dalam bentuk seremonial, tapi diaplikasikan dalam bentuk nyata yaitu melaksanakan kerja bakti massal disetiap kecamatan," tegasnya.

Joko Lelono berharap, Desa Tulungrejo bisa maju terus dan menjadi juara ditingkat Provinsi Jawa Timur 

Sementara, Bandung Jatmiko, Ketua Tim Penilai Lapangan Pelaksanaan Gotong Royong mengatakan budaya gotong royong harus tetap ditumbuhkembangkan didalam masyarajat karena budaya gotong royong adalah warisan leluhur yang perlu dilestarikan.

Untuk menjaga dan melestarikan budaya gotong royong tersebut maka oleh pemerintah selalu digalakan dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK. "Banyak sisi positif yang bisa diperoleh dalam budaya gotong royong ini," ujarnya.

Ditegaskan, dari banyak proposal yang masuk dan mendapat penilaian, sebenarnya Desa Tulungrejo sudah layak menjadi juara. (Gg) 

Dispendukcapil Luncurkan Program MASMEDI Untuk Percepat Proses Layanan Dokumen Kependudukan

Dispendukcapil Luncurkan Program MASMEDI Untuk Percepat Proses Layanan Dokumen Kependudukan

Madiun - Untuk meningkatkan percepatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Madiun yang akan mengurus akte kelahiran, Kartu Keluarga maupun Akta Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun melalui Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengeluarkan program baru yaitu MASMEDI yang merupakan kepanjangan dari Lima Belas Menit Langsung Jadi.

Program MASMEDI ini merupakan pengembangan dari program Sehari Langsung Jadi (SEMEDI) yang telah dijalankan ditahun 2016 lalu. Program MASMEDI yang dijalankan sejak bulan Frebuari 2017 ini tercatat memiliki keunggulan masyarakat hanya menunggu beberapa menit, akte langsung jadi.

Ahmad Sofingi, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Dispendukcapil Kabupaten Madiun menjelaskan sekarang program dari Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menjadi Lima Belas Menit Langsung Jadi (MASMEDI). Program ini selangkah lebih maju, tidak ribet, ruwet dan bertele-tele seperti perkiraan masyarakat selama ini.

Semakin cepatnya pelayanan yang diberikan, karena saat ini ada 100 desa yang sudah berbasis online dalam melayani masyarakat yang membutuhkan akte sehingga Dispendukcapil Kabupaten Madiun hanya melayani beberapa masyarakat yang belum terlayani pembuatan akte online. "Disini kita hanya melayani masyarakat yang belum terlayani akte secara online, jadi masyarakat harus datang langsung kesini," ungkapnya. Jumat (10/3/17).

Ahmad Sofingi menjelaskan, dari 100 desa yang sudah online, 50 desa sudah online waktu program SEMEDI dan 50 desa diprogram MASMEDI. Ditahun 2017 ini, pihak Dispendukcapil Kabupaten Madiun terus mendorong agar semua desa bisa online dalam melayani masyarakat. "Kita berharap agar desa bisa menerapkan one stop service, jadi semua pelayanan KK, KTP, dan Akte cukup di desa," lanjutnya.

Berbicara masalah teknis, Ahmad Sofingi menjelaskan Dispendukcapil Kabupaten Madiun sudah punya Petugas Registrasi Desa (PRD) dan bahkan masing-masing sudah membentuk forum tingkat kecamatan. Ini lebih mempercepat viral informasi atau tersosialisasinya program pelayanan seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan Kematian.

Jika pelayanan berbasis online di desa sudah berjalan, maka bisa memangkas mata rantai makelar yang sering menarik biaya tinggi pada masyarakat yang membutuhkan jasanya. "Ada informasi yang masuk, didaerah pinggiran ada masyarakat yang mengurus akte lewat makelar dikenai biaya 100 sampai 150 ribu per akte," terangnya.

Diterangkan, pihak dinas tidak bisa berbuat apa-apa karena memang para makelar tersebut menjual jasa dan masyarakat mau. Namun semua ini tidak akan terjadi apabila semua desa sudah melakukan pelayanan one stop service berbasis online. Dengan sistem ini maka masyarakat bisa menghemat sekitar 4 miliar pertahun.

Kedepan, kalau desa menghendaki bisa melaksanakan pelayanan one stop service harus mau menganggarkan untuk pelayanan kependudukan di APBdes. "Penganggaran untuk pelayanan kependudukan di APBDes terkait sarana prasarana terutama internet tidak melanggar aturan. Selain itu SDM untuk pelayanan kependudukan juga sudah dilatih sejak 2014 dan dilantik pada 2015 lalu," terang Sofingi.

Diharapkan ditahun 2017 semua desa sudah bisa memanfaatkan tehnologi informasi untuk pelayanan kependudukan sehingga bisa melayani masyarakat tudak perlu jauh-jauh datang ke Dispendukcapil Kabupaten Madiun apabila membutuhkan dokumen kependudukan. (Gg)

Madiun - Untuk meningkatkan percepatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Madiun yang akan mengurus akte kelahiran, Kartu Keluarga maupun Akta Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun melalui Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengeluarkan program baru yaitu MASMEDI yang merupakan kepanjangan dari Lima Belas Menit Langsung Jadi.

Program MASMEDI ini merupakan pengembangan dari program Sehari Langsung Jadi (SEMEDI) yang telah dijalankan ditahun 2016 lalu. Program MASMEDI yang dijalankan sejak bulan Frebuari 2017 ini tercatat memiliki keunggulan masyarakat hanya menunggu beberapa menit, akte langsung jadi.

Ahmad Sofingi, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Dispendukcapil Kabupaten Madiun menjelaskan sekarang program dari Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menjadi Lima Belas Menit Langsung Jadi (MASMEDI). Program ini selangkah lebih maju, tidak ribet, ruwet dan bertele-tele seperti perkiraan masyarakat selama ini.

Semakin cepatnya pelayanan yang diberikan, karena saat ini ada 100 desa yang sudah berbasis online dalam melayani masyarakat yang membutuhkan akte sehingga Dispendukcapil Kabupaten Madiun hanya melayani beberapa masyarakat yang belum terlayani pembuatan akte online. "Disini kita hanya melayani masyarakat yang belum terlayani akte secara online, jadi masyarakat harus datang langsung kesini," ungkapnya. Jumat (10/3/17).

Ahmad Sofingi menjelaskan, dari 100 desa yang sudah online, 50 desa sudah online waktu program SEMEDI dan 50 desa diprogram MASMEDI. Ditahun 2017 ini, pihak Dispendukcapil Kabupaten Madiun terus mendorong agar semua desa bisa online dalam melayani masyarakat. "Kita berharap agar desa bisa menerapkan one stop service, jadi semua pelayanan KK, KTP, dan Akte cukup di desa," lanjutnya.

Berbicara masalah teknis, Ahmad Sofingi menjelaskan Dispendukcapil Kabupaten Madiun sudah punya Petugas Registrasi Desa (PRD) dan bahkan masing-masing sudah membentuk forum tingkat kecamatan. Ini lebih mempercepat viral informasi atau tersosialisasinya program pelayanan seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan Kematian.

Jika pelayanan berbasis online di desa sudah berjalan, maka bisa memangkas mata rantai makelar yang sering menarik biaya tinggi pada masyarakat yang membutuhkan jasanya. "Ada informasi yang masuk, didaerah pinggiran ada masyarakat yang mengurus akte lewat makelar dikenai biaya 100 sampai 150 ribu per akte," terangnya.

Diterangkan, pihak dinas tidak bisa berbuat apa-apa karena memang para makelar tersebut menjual jasa dan masyarakat mau. Namun semua ini tidak akan terjadi apabila semua desa sudah melakukan pelayanan one stop service berbasis online. Dengan sistem ini maka masyarakat bisa menghemat sekitar 4 miliar pertahun.

Kedepan, kalau desa menghendaki bisa melaksanakan pelayanan one stop service harus mau menganggarkan untuk pelayanan kependudukan di APBdes. "Penganggaran untuk pelayanan kependudukan di APBDes terkait sarana prasarana terutama internet tidak melanggar aturan. Selain itu SDM untuk pelayanan kependudukan juga sudah dilatih sejak 2014 dan dilantik pada 2015 lalu," terang Sofingi.

Diharapkan ditahun 2017 semua desa sudah bisa memanfaatkan tehnologi informasi untuk pelayanan kependudukan sehingga bisa melayani masyarakat tudak perlu jauh-jauh datang ke Dispendukcapil Kabupaten Madiun apabila membutuhkan dokumen kependudukan. (Gg)

Bupati Madiun Resmikan Proyek Pekerjaan Konstruksi Tahun 2016

Bupati Madiun Resmikan Proyek Pekerjaan Konstruksi Tahun 2016

Madiun - Dengan didampingi oleh Wakil Bupati Madiun, H. Iswanto dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Djoko Setijono, Bupati Madiun, H. Muhtarom bertempat di halaman Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun secara simbolis meresmikan 25 proyek Pengerjaan Konstruksi tahun 2016 yang ada di seluruh Kabupaten Madiun.

Sebelum meresmikan proyek secara simbolis, Bupati Madiun memberikan sertifikat hak pakai pada dua perwakilan pedagang dari Pasar Sambirejo dan dua perwakilan pedagang dari Pasar Moneng.

Penandatanganan prasasti yang mewakili 4 proyek tersebut disaksikan oleh Wakil Bupati Madiun, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Kepala SKPD, Camat, Muspika Kecamatan Kare, Tamu Undangan dan Insan Pers yang bertugas di Kabupaten Madiun. Selasa, (7/3/17).

Asisten Administrasi Perekonomian, Suyadi mengatakan, 25 proyek yang diresmikan oleh Bupati Madiun ini terbagi menjadi 4 bidang yaitu bidang infrastruktur jalan dan jembatan, diwakili jembatan Nampu, bidang prasarana perdagangan di wakili Pasar Sambirejo, bidang kesehatan diwakili Puskesmas Jiwan dan bidang prasarana pemerintahan diwakili kantor Kecamatan Kare.

"Hari ini secara simbolis ditandatangani oleh Bapak Bupati Madiun, semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Madiun," ujarnya.

Sementara, Bupati Madiun , H. Muhtarom menjelaskan, pembangunan infrastruktur ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dasar dan fungsi sosial ekonomi masyarakat menuju Kabupaten Madiun yang lebih sejahtera.

Bupati Madiun juga berpesan pada seluruh rekanan yang terlibat dalam proyek pengerjaan konstruksi tahun 2016 agar selalu memantau dan ikut dalam pemeliharaannya. "Pada rekanan proyek, saya minta agar turut memantau sekaligus ikut memelihara," ujar Bupati Madiun.

Ditambahkan, pembagunan proyek ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. "Gunakan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, proyek-proyek yang diresmikan ada 25 proyek adalah Jembatan 3 paket, Jalan Lingkungan hidup 2 paket, Kantor kecamatan  2 paket, Sarana dan prasarana pengairan 2 paket, Sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan  5 paket, Prasarana kesehatan 6 paket, Pasar 3 paket, Ruang terbuka hijau (taman) 1 paket, Prasarana perpustakaan 1 paket. (Gg) 

Madiun - Dengan didampingi oleh Wakil Bupati Madiun, H. Iswanto dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Djoko Setijono, Bupati Madiun, H. Muhtarom bertempat di halaman Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun secara simbolis meresmikan 25 proyek Pengerjaan Konstruksi tahun 2016 yang ada di seluruh Kabupaten Madiun.

Sebelum meresmikan proyek secara simbolis, Bupati Madiun memberikan sertifikat hak pakai pada dua perwakilan pedagang dari Pasar Sambirejo dan dua perwakilan pedagang dari Pasar Moneng.

Penandatanganan prasasti yang mewakili 4 proyek tersebut disaksikan oleh Wakil Bupati Madiun, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Kepala SKPD, Camat, Muspika Kecamatan Kare, Tamu Undangan dan Insan Pers yang bertugas di Kabupaten Madiun. Selasa, (7/3/17).

Asisten Administrasi Perekonomian, Suyadi mengatakan, 25 proyek yang diresmikan oleh Bupati Madiun ini terbagi menjadi 4 bidang yaitu bidang infrastruktur jalan dan jembatan, diwakili jembatan Nampu, bidang prasarana perdagangan di wakili Pasar Sambirejo, bidang kesehatan diwakili Puskesmas Jiwan dan bidang prasarana pemerintahan diwakili kantor Kecamatan Kare.

"Hari ini secara simbolis ditandatangani oleh Bapak Bupati Madiun, semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Madiun," ujarnya.

Sementara, Bupati Madiun , H. Muhtarom menjelaskan, pembangunan infrastruktur ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dasar dan fungsi sosial ekonomi masyarakat menuju Kabupaten Madiun yang lebih sejahtera.

Bupati Madiun juga berpesan pada seluruh rekanan yang terlibat dalam proyek pengerjaan konstruksi tahun 2016 agar selalu memantau dan ikut dalam pemeliharaannya. "Pada rekanan proyek, saya minta agar turut memantau sekaligus ikut memelihara," ujar Bupati Madiun.

Ditambahkan, pembagunan proyek ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. "Gunakan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, proyek-proyek yang diresmikan ada 25 proyek adalah Jembatan 3 paket, Jalan Lingkungan hidup 2 paket, Kantor kecamatan  2 paket, Sarana dan prasarana pengairan 2 paket, Sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan  5 paket, Prasarana kesehatan 6 paket, Pasar 3 paket, Ruang terbuka hijau (taman) 1 paket, Prasarana perpustakaan 1 paket. (Gg)